WEDUPRO- Website Edukasi Professor

JAKARTA – Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat didunia menyadari akan pentingnya ‘standar’ dalam era globalisasi ini. Tidak dapat dibayangkan apabila ‘dunia’ berkembang, tanpa standar yang jelas.

Seiring dengan pergerakan dunia menuju ‘ekonomi global’ yang terpacu dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, masalah standar menjadi isu yang sangat strategis. Selain itu, persaingan antar negara, terutama dalam penentuan daya saing bangsa semakin ketat. Oleh sebab itu, ‘standar’ merupakan sarana untuk membangun daya saing bangsa. Lebih lagi, ‘standar’ dapat digunakan untuk menjadi ‘pertahanan’ suatu bangsa dari serbuan produk luar negeri.

Memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional tahun 2016, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan berbagai kegiatan, yang melibatkan pemangku kepentingan standardisasi dan penilaian kesesuaian di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut antara lain adalah (i) Sosialisasi SNI ISO 31000 Manajemen Risiko untuk Sektor Publik, (ii) Seminar Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Daya Saing SDM, (iii) Workshop Pemahaman SNI ISO 15189:2012, (iv) Workshop Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008. Puncak acara peringatan ‘Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional’ dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 di Auditorium, Gedung II BPPT Jakarta. ‘World Standard Day 2016’ mengusung tema ‘Standard Build Trust’. Tema ini digunakan juga untuk memperingati Bulan Mutu Nasional 2016.

Acuan standar di Indonesia yang ditetapkan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), berperan penting mendorong daya saing produk nasional, dalam rangka penguasaan pasar domestik dan Internasional. Di samping itu, SNI juga untuk melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar dan mutu rendah dari luar. Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak 1 Januari 2016, oleh sebab itu, produk barang maupun jasa domestik harus dapat memenuhi standar dan mutu Internasional, agar tidak tergerus produk impor.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan ‘Di era perdagangan bebas ini, kita tidak boleh membuat pembatasan impor dengan meninggikan bea masuk. Oleh sebab itu ‘Standar’ dapat digunakan sebagai ‘penyeleksi’ atau ‘penghalang’ barang masuk, dalam bentuk ‘bukan bea masuk’ atau ‘non-tariff barrier’.

Selanjutnya, Menteri Nasir mengatakan bahwa ‘Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan standar tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus mendorong pemahaman sistem mutu baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Saya sangat mendukung BSN dalam memasyarakatkan SNI’, ujar Menteri Nasir di Gedung II BPPT, Rabu 16 November 2016.

Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2007, sebelum bergabung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun 2014, bekerjasama dengan BSN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah memulai kegiatan ‘standardisasi’ berdasarkan kebutuhan standar di bidang penanganan bencana alam yang maha dahsyat, pada saat terjadi bencana Tsunami di Aceh. ‘Seharusnya Indonesia dapat menjadi pencetus standar penanggulangan bencana karena sangat rawan terhadap bencana. Indonesia memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu saya sangat mendukung penyelenggaraan acara Seminar Nasional dengan judul “Penerapan SNI ISO 31000 Manajemen Resiko Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Publik”, imbuh Menristekdikti.

Dalam dunia usaha, tentu resiko tidak hanya ditimbulkan oleh bencana alam saja, namun oleh berbagai macam hal. Resiko selalu membayangi semua organisasi. Resiko, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian akan berpengaruh terhadap organisasi dalam hal ekonomi, reputasi, lingkungan hidup, keselamatan dan dampak sosial. Oleh sebab itu pengelolaan resiko harus dilaksanakan oleh semua organisasi agar dapat berkinerja tinggi, di tengah situasi yang sangat dinamis saat ini.

‘ISO 31000:2009’ memberikan prinsip dasar dan pedoman dalam pengelolaan resiko. Pedoman ini dapat digunakan oleh semua jenis organisasi besar maupun kecil yang bergerak di bidang apapun. ISO 31000 dapat membantu organisasi mengenali kesempatan dan ancaman serta pengalokasian sumber daya untuk menanggulangi resiko. Oleh karena itu, penerapan ISO 31000 harus digalakkan.

Adapun beberapa acara yang diselenggarakan BSN guna mendukung penerapan standar, diantaranya (i) Seminar Nasional Manajemen Risiko, (ii) Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAN), (iii) ISO Training For New Work Item Proposal (NWIP), (iv) Pelatihan Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000, JISC/BSN Workshop on Inter-operability Card Standardization, (v) Workshop Skema Penilaian SNI ISO/IEC 17065:2012, serta BaliERM2016 International Conference on Enterprise Risk Management. Bulan Mutu Nasional telah dijadikan momentum untuk melakukan berbagai kegiatan konsolidasi dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan penguatan infrastruktur mutu (standardisasi, akreditasi, sertifikasi, inspeksi, dan lain-lain).

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BSN, Kepala BSN bersama Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Sumedang, Kepala BSN bersama Rektor Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Pancasila.

Selain itu juga dilaksanakan, penyerahan sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), penyerahan penghargaan komite teknis perumusan SNI terbaik “Herudi Technical Committee award (HTCA) 2016” dan penganugerahan SNI award 2016. Di samping itu, BSN juga menganugerahi penghargaan kepada 40 pelaku usaha di berbagai bidang yang konsisten dalam menerapkan SNI.

Dua siswa Indonesia berhasil membawa pulang piala dalam Kompetisi Roket Air Internasional (KRAI) 2016 yang diselenggarakan di University of the Philippines Los Baños, Filipina pada 12 – 13 November 2016. Keduanya adalah Bayu Dwi Tjahyono, siswa SMPN 5 Kebumen yang berhasil menyabet juara kedua, dan Alfian Pebriansyah, siswa SMKN 4 Pontianak yang berhasil meraih juara ketiga. Dalam ajang yang rutin digelar oleh Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) sejak tahun 2005 ini, sebanyak 54 peserta saling unjuk kreativitas dan keterampilan untuk mengalahkan para pesaingnya dari 13 negara berbeda, yakni Bangladesh, China, India, Jepang, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Srilanka, Thailand, dan Vietnam.

Berbekal perhitungan yang cermat dalam mengkombinasikan sudut elevasi roket pada peluncur, jumlah tekanan yang dipompakan, dan jumlah air yang ditambahkan ke dalam botol, membuat roket yang didesain oleh Bayu dan Alfian mencapai titik target 80 meter dari lokasi peluncuran. Faktor angin kencang yang sempat diprediksi akan menghambat laju roket, ternyata justru dapat dimaksimalkan sehingga roket mencapai titik target.

Seperti diketahui, para peserta yang mewakili Indonesia dalam KRAI 2016 ini telah melalui tiga tahap seleksi sebelumnya, yakni Kompetisi Roket Air Tingkat Regional yang dilaksanakan oleh science center atau institusi yang telah bekerjasama dan ditunjuk oleh Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sebagai institusi pelaksana kegiatan roket air tingkat regional. Pemenang dari masing-masing kompetisi tingkat regional ini kemudian mengikuti seleksi tingkat nasional, yakni pada Kompetisi Roket Air Nasional (KRAN) 2016, yang digelar di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, pada Oktober lalu. Para pemenang dari KRAN 2016 inilah yang berhak mengikuti KRAI 2016 di Filipina.

(Baca juga: 6 Pemenang KRAN 2016 Wakili Indonesia ke Filipina)

Sebelum keberangkatan menuju Filipina, para peserta dari Indonesia yang berjumlah 6 orang ini mendapat pembekalan materi dan bimbingan teknis di PP Iptek dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pembekalan intensif ini bertujuan agar kemampuan siswa semakin terasah dalam membuat dan memperhitungkan daya luncur roket.

Kompetisi roket air sendiri merupakan ajang adu kreativitas di bidang teknologi kedirgantaraan dimana roket air digunakan sebagai salah satu medianya, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan minat, kreativitas dan inovasi pelajar Indonesia terhadap pengembangan teknologi kedirgantaraan. Dalam kompetisi ini, peserta beradu keterampilan dalam mendesain dan meluncurkan roket air berdasarkan zona sasaran yang sudah ditentukan, mengacu pada aturan yang berlaku pada kompetisi tingkat internasional. PP Iptek sebagai science center pertama di Indonesia dan salah satu wahana pembelajaran iptek bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, memiliki peran strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. (PSP)

Sebagai upaya peningkatan penelitian dan pengembangan di daerah serta dalam rangka konsultasi program kerja Tahun Anggaran 2017, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Jumat (11/11). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Bardiansyah, diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Hadirin Suryanegara, bersama Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule, dan jajarannya di kantor Kemenristekdikti Jakarta. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Syafruddin H. Maming beserta para anggota, juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel, Ngadiman beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Hadirin mengungkapkan harapannya agar dari kunjungan kerja ini dapat terbangun suatu sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah Kalsel dengan Kemenristekdikti. Demikian halnya dengan Ophirtus yang mengungkapkan kebanggaannya dapat menerima kedatangan para wakil rakyat dari Kalsel, dan berharap agar Kalsel mampu menjadi daerah yang terdepan dalam membangun kesejahteraan melalui kegiatan kelitbangan dan program-program inovasi di daerah.

“Kegiatan inovasi dapat berlangsung dengan baik, apabila terjadi sinergi antara semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun di pusat. Pemerintah daerah bersama lembaga legislatif juga diharapkan dapat memperkuat regulasi yang dibutuhkan, sehingga proses inovasi dapat berlangsung dengan baik,” ujar Ophirtus. Ia juga menekankan bahwa dalam merancang program inovasi, pemerintah daerah dan lembaga legislatif dapat mengarahkan pada inovasi yang berbasis komoditas potensial di daerah setempat, yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menganggapi hal tersebut, perwakilan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalsel seperti lahan kelapa sawit yang jumlahnya mencapai 800 ribu hektar, dimana potensi tersebut dapat disinergikan dengan pembangunan peternakan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan daging nasional. Selain itu, kondisi Kalsel yang memiliki tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia, juga membutuhkan adanya pembangkit tenaga listrik yang dibangun di mulut tambang. Ada pula potensi lain yang dimiliki seperti tanaman spesifik pohon gaharu, serta industri kerajian di kota Martapura yang dinilai memerlukan strategi pengembangan.

Dari pertemuan tersebut, Kepala Balitbangda Kalsel Ngadiman berjanji akan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mendiskusikan program-program pengembangan inovasi di Kalsel. Lebih lanjut, pertemuan menyepakati bahwa Balitbangda akan menginisiasi sebuah pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah, untuk mendiskusikan program-program inovasi yang akan dikembangkan dan dikawal oleh lembaga legistlatif setempat. (PSP)

JAKARTA – Arah dan prioritas utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam mendorong dan meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan menyediakan tenaga terampil dan hilirisasi. Dalam konteks penguatan riset dan inovasi, terminologi hilirisasi masih menjadi sesuatu yang perlu dibedah para pakar. Sudah setahun lebih term hilirisasi ini bergulir, namun belum dirumuskan menjadi dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai rujukan para birokrat dan stakeholder Ristekdikti dalam mengimplementasikan kebijakan. Padahal hilirisasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong daya saing. Untuk itu, Dewan Riset Nasional (DRN) diharapkan dapat berperan dalam menjabarkan term hilirisasi dalam dokumen tertulis.

Hal itu dipaparkan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, M.Dimyati, ketika tampil sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional “ yang digelar DRN di Auditorium Gedung BPPT II Jakarta, Senin (14/10).

Seminar yang digelar dalam rangka Sidang Paripurna II tahun 2016 tersebut, diikuti perwakilan sejumlah lembaga stakeholder Ristekdikti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), anggota DRN maupun Dewan Riset Daerah. Nara sumber yang ditampilkan berasal dari berbagai lembaga, antara lain adalah Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri; M Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL) dengan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkapalan”; Tri Hardono (dari PT INKA) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkeretaapian”; dan Ahmad Sobandi (dari PT Krakatau Posco) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Baja”.

Dimyati mengatakan, DRN dibentuk untuk membantu pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebagai gudang pakar, DRN diharapkan dapat secara aktif mengkaji berbagai aspek perkembangan Iptek yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional,” jelas Dimyati.

Dalam kesempatan ini, Dimyati juga memaparkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya daya saing dan rendahnya dana riset. Menurut Dimyati, kualitas lembaga riset di Indonesia memang terjadi peningkatan, demikian juga kolaborasi antara industry dan perguruan tinggi. Namun, tegas Dimyati, Indonesia harus bekerja lebih keras dan cerdas, serta meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Sebab, jika dibandingkan dengan Negara lain, dunia iptek Indonesia masih tertinggal.

“Kita masih banyak tertinggal. Inovasi yang digunakan di dalam negeri, masih 58% berasal dari luar,” paparnya.

Ketua DRN Bambang S mengatakan, seminar ini merupakan upaya DRN untuk menghimpun pemikiran dan rumusan kebijakan yang akan diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan dan Pendidikan Tinggi. Kenapa mengambil tema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional“? Menurut Bambang, selain sesuai Nawa Cita ke enam Presiden RI, daya saing adalah parameter pembangunan yang diturunkan dan terkait paling signifikan dengan Riset dan Inovasi. (SUT)