BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM – Asosiasi Konsultan Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Indonesia atau Asosiasi Business Development Service-Provider Indonesia (BDSI) Wilayah Kalimantan Barat resmi dilantik di Hotel Navara, Pontianak, pada Jumat (1/4) lalu.

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM Kalbar Berkiprah di Era MEA

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM. BDSI merupakan asosiasi resmi yang menangani para konsultan Indonesia untuk berkiprah, terutama para konsultan spesialis. Sebagai mitra kerja pemerintah, khususnya Deputi Pengembangan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI, BDSI mempunyai beberapa program kerja, diantaranya program kerja internal (ke dalam) dan eksternal (ke luar).

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM. Program kerja internal antara lain melakukan konsolidasi kepengurusan untuk periode tahun 2016-2021, baik ditingkat provinsi (Korwil) maupun Koordinator Daerah di 14 Kabupaten dan Kota se-Kalbar. Sedangkan untuk program eksternal bermitra dengan stakeholder (pemerintah daerah), masyarakat dan perguruan tinggi dalam rangka penguatan UMKM  yang ada di Kalbar.

“Saya juga salahsatu Ketua BDSI Pusat yang membidangi Advokasi dan Kebijakan Publik,” ujar Fahmi.

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM. BDSI ibaratnya seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). BDSI juga mempunyai ‘rumah sakit’ untuk berkiprah dalam menangani UMKM yang ‘sakit’ maupun untuk berkonsultasi dengan para konsultan pendamping.

BDSI Kalbar Siap Dampingi UMKM. Rumah Sakit bagi UMKM yang ‘sakit’ tersebut disebut Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) Kalbar yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Pontianak, tepatnya di belakang Gedung Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Barat. PLUT merupakan inkubator atau ‘rumah sakit’ dan BDSI ibarat para dokter jaga yang berpraktek di ‘rumah sakit’ tersebut.

Empat dari tujuh layanan utama yang diberikan oleh PLUT dan BDSI Kalbar diantaranya konsultasi, pendampingan (mencakup pendampingan pemasaran, akses pembiayaan, produksi), pelatihan (pelatihan teknologi tepat guna dan pelatihan teknis), pustakapreneur (para pelaku UMKM akan dilatih untuk mengetahui dan mengikuti teori pemasaran terkini yang sedang trend), serta memetakan One Village One Product (OVOP), yaitu produk unggulan yang ada di Kalbar.

“UMKM yang sudah berskala mikro sangat kita anjurkan untuk langsung ke PLUT, sedangkan yang skalanya masih kecil atau menengah dipersilahkan untuk memilih PLUT atau BDSI secara umum,” tambah Fahmi.

BDSI dapat mendampingi UMKM mana saja dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan di PLUT tidak dipungut biaya sama sekali. Kedepannya, para konsultan pendamping yang tergabung dalam BDSI juga wajib mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Misalnya, mendampingi UMKM di bidang akuntansi, maka konsultannya harus mempunyai sertifikat SKKNI di bidang akuntansi.

Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas mereka dalam rangka mendampingi UMKM, baik yang bermasalah maupun yang ingin lebih mengembangkan usahanya.

Terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), UMKM Kalbar tidak punya pilihan lain selain harus lebih unggul dalam hal daya saing. Mereka harus profesional dan selalu rajin memperbarui kapasitas diri dengan bimbingan dari para konsultan pendamping UMKM. Disisi lain, pendamping mereka harus lebih aktif dalam mendampingi para pelaku UMKM.

“Jangan sampai, UMKM kita justru didampingi oleh konsultan dari luar,” tandasnya.

Muhammad Fahmi, SE Ak, MM *

• Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
• Ketua Asosiasi Konsultan Pendamping UMKM Indonesia Kalimantan Barat

(Vivi/Mohammad)