Category: ARTIKEL

Motif Utama Dibalik Heboh Dana Aspirasi

ARTIKEL

Oleh:
Dr. H. Ngusmanto. M. Si Dan Bima Sujendra, S.IP, M.Si

Dalam satu bulan terakhir, kita dihebohkan dengan usulan dana aspirasi 20 milyar untuk setiap anggota DPR RI dan dana ini akan dialokasikan untuk setiap tahun anggaran, sehingga dana aspirasi menjadi trading topic di media massa elektronik maupun cetak, media yang dapat diakses secara on line dan media sosial. Mengapa Heboh ? Jika tidak heboh itu bukan Indonesia. Indonesia memang lagi hoby dengan berita yang seksi dan salah satu diantaranya dana aspirasi. Adakah pembelajaran dibalik heboh dana aspirasi bagi bangsa kita ? Jawaban kedua pertanyaan ini akan dijelaskan dari kacamata atau perspektif perilaku birokrasi.

» Read more

2 comments , ,

Perilaku Pejabat Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah

ARTIKEL

Oleh: Ngusmanto

Pejabat birokrasi adalah mereka yang dipercaya dan diangkat dalam jabatan birokrasi (organisasi pemerintah) mulai dari eselon IV sampai dengan I oleh pejabat yang berwenang. Untuk level daerah, pejabat birokrasi terdiri dari sekretaris daerah, kepala dinas, badan dan kantor, asisten, staf ahli, sekretaris dewan, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, camat, lurah dan lain-lain. Jabatan ini merupakan jabatan karier dan direkrut melalui sistem meritokrasi menurut Undang-Undang kepegawaian negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Mereka dipromosikan berdasarkan pangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya. Dalam pelaksanaan tugas, mereka loyal pada tugas pokok dan fungsinya, bukan kepada si pejabat politik.

» Read more

Leave a comment

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat

ARTIKEL

Oleh: Drs. Ngusmanto, M.Si Dosen Fisip UNTAN.

Pontianak Kalbar Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang lebih serius dimulai pada awal tahun 1970-an dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar agar mereka dapat hidup ‘bermartabat’. Kebutuhan dasar mencakup makanan, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar diperbaiki dan disempurnakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung pada periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V).

» Read more

6 comments