Kesederhanaan Pemimpin Dunia (2)

David Cameron, Perdana Menteri Inggris
Di tanah Eropa yang diselimuti kemewahan Perdana Menteri Inggris David Cameron (foto, kanan) adalah satu dari beberapa pemimpin di daratan itu yang mengeluarkan kebijakan yang tidak biasa bagi para pembantunya, para pejabat di Inggris. Perdana menteri yang pernah dihebohkan oleh aksi selfienya bersama Presiden Obama dan Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt ini memerintahkan para menteri untuk naik kereta umum atau yang biasa di sebut the Tube demi memotong pengeluaran belanja pemerintah yang membengkak.

» Read more

Perilaku Pejabat Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Oleh: Ngusmanto

Pejabat birokrasi adalah mereka yang dipercaya dan diangkat dalam jabatan birokrasi (organisasi pemerintah) mulai dari eselon IV sampai dengan I oleh pejabat yang berwenang. Untuk level daerah, pejabat birokrasi terdiri dari sekretaris daerah, kepala dinas, badan dan kantor, asisten, staf ahli, sekretaris dewan, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, camat, lurah dan lain-lain. Jabatan ini merupakan jabatan karier dan direkrut melalui sistem meritokrasi menurut Undang-Undang kepegawaian negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Mereka dipromosikan berdasarkan pangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya. Dalam pelaksanaan tugas, mereka loyal pada tugas pokok dan fungsinya, bukan kepada si pejabat politik.

» Read more

Kesederhanaan Pemimpin Dunia (1)

Pemimpin negara dengan kehidupan bersahaja dan merakyat pernah lahir di dunia ini. Mereka membuat kebijakan dan memberikan berpihakannya untuk kesejahteraan rakyat.
Bagi mereka, menjadi pemimpin bukan sebagai jalan menumpuk harta. Tak banyak memang pemimpin yang bisa seperti itu. Berikut ini adalah 10 pemimpin negara yang yang akan selalu dikagumi, dikenang dan dicintai rakyatnya karena kesederhanaan serta pengabdiannya yang tulus untuk negara dan rakyatnya.

» Read more

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat

Oleh: Drs. Ngusmanto, M.Si Dosen Fisip UNTAN.

Pontianak Kalbar Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang lebih serius dimulai pada awal tahun 1970-an dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar agar mereka dapat hidup ‘bermartabat’. Kebutuhan dasar mencakup makanan, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar diperbaiki dan disempurnakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung pada periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V).

» Read more

1 2