Category: Info RistekDikti

JAKARTA – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI dan The Australian Commonwealth and Scientific Industrial Research Organization (CSIRO) hari ini, Selasa, 22 November 2016, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang kolaborasi di bidang riset dan teknologi. Bersamaan dengan itu, turut pula dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan (Implementing Arrangement) untuk program Applied Research and Innovation System in Agriculture (ARISA), sebuah program yang diimplementasikan oleh CSIRO dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Penandatanganan dilakukan oleh delegasi Australia yang dipimpin oleh Dr. Andrew Ash dan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemristekdikti, Dr. Jumain Appe.

Ruang lingkup nota kesepahaman antara Kemenristekdikti dan CSIRO termasuk didalamnya (i) kolaborasi program-program dan proyek-proyek untuk meningkatkan inovasi di bidang kerjasama bisnis dan penelitian di sektor publik dan swasta, (ii) memberikan kontribusi diskusi dan bukti-bukti bagi para pembuat kebijakan (iii) pertukaran dan kunjungan para ilmuwan, peneliti, dosen, ahli atau personel teknis lainnya, (iv) pertukaran informasi dan dokumen inovasi iptek, (v) pertukaran materi dan peralatan yang dibutuhkan dalam kerjasama. Kemudian terjalinnya (vi) pertemuan, konferensi ilmiah, seminar, lokakarya dan pameran inovasi iptek bersama antara kedua belah pihak. Lalu (vii) pengembangan dan penguatan unit intermediasi, pendidikan, pelatihan dan partisipasi pada program yang sedang berjalan dan bentuk-bentuk lain kerjasama iptek yang nantinya dapat diputuskan bersama-sama oleh kedua belah pihak di kemudian hari.

ARISA merupakan bagian dari program Rural Economic Development yang mendorong kerjasama sektor swasta dengan petani dan universitas atau lembaga riset lain yang mempunyai inovasi di bidang pertanian dan belum pernah diterapkan.

ARISA sendiri ditujukan guna membantu petani-petani kecil di wilayah timur Indonesia, untuk meningkatkan pendapatan mereka setidaknya sebesar 30% melalui produk inovasi.

Andrew Ash mengatakan aktifitas proyek ARISA yang ditujukan untuk peningkatan inovasi di bidang argiculture selama beberapa tahun ini telah dilakukan antara lain di Malang, Lombok, Madura, Jember, NTB, Pulau Sumbawa, dan daerah lainnya.

Senior Program Manager Rural Development Australia Embassy, Rani Noerhadhie, menyebutkan nilai program tersebut mencapai 120 juta dolar Australia, sampai jangka waktu 2018 mendatang. Program ini bekerja di 5 provinsi di Indonesia yaitu JATIM, NTB, NTT, PAPUA, dan PAPUA BARAT.

“Ini ditujukan untuk 300.000 petani miskin di timur Indonesia,” imbuhnya.

Australia sangat bangga dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam membantu pengembangan inovasi teknologi. Australia merupakan Negara yang berada di garis depan dalam inovasi global. Mereka berharap dapat tumbuh dan berkembang bersama Indonesia dalam hal ini. Seperti kita ketahui, kolaborasi adalah kunci dalam memajukan masyarakat melalui inovasi.

Melalui kolaborasi CSIRO di bawah nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini, Indonesia dapat mengembangkan kapasitasnya dengan memperkuat inovasi sehingga dapat menghadapi tantangan pembangunan.

Indonesia ingin memanfaatkan keahlian Australia dan membangun kerjasama yang seimbang dengan belajar praktek-praktek terbaik dan melakukan proyek-proyek bersama. Tahun ini akan menandai apa yang diharapkan menjadi kolaborasi bilateral jangka panjang yang bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Jumain Appe mengatakan tujuan utama dari kerjasama ini tidak lain adalah untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pengembangan kapasitas industri dan usaha-usaha kecil, didalam membangun ekonomi berorientasi global melalui peningkatan keunggulan kompetitif dengan menyediakan kesempatan bagi perusaaan pemula, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Hingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing kompetitif bagi perekonomian nasional.

“Saya kira ini sejalan dengan apa yang kita lakukan di Kemenristekdikti, dimana kami mendorong penguatan inovasi yang dapat mensejahterakan rakyat. Kerjasama ini dapat diimplementasikan di berbagai area,” ujarnya. (APS)

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir membuka Pertemuan Tahunan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PTKES) Indonesia

yang digelar di Century Park Hotel Jakarta, Sabtu (19/11). Selain dihadiri para pengurus organisasi asosiasi institusi pendidikan tinggi kesehatan dan perwakilan perguruan tinggi, Pertemuan Tahunan LAM PTKES tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Kemenristekdikti; antara lain Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwignyo dan Direktur Jenderal Pembelajaraan dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Intan Ahmad.

Pada kesempatan ini Menristekdikti juga didaulat sebagai pembicara kunci pada Seminar bertema “Peran LAM PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Akreditasi di Masa Mendatang”.

Nasir mengatakan, indeks daya saing global Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Maka sudah selayaknya perguruan tinggi ikut berupaya meningkatkan mutu. “Jadi sangat tepat jika LAM PTKes menggelar seminar bertema Peningkatan Mutu Berkelanjutan,” jelas Nasir.

Khusus untuk pendidikan kesehatan, lanjut Nasir, masih harus diperhatikan. “Jadi masalah pendidikan kesehatan merupakan salah satu yang harus mendapat perhatian. Maka itu saya ingin mendorong LAM PTKes – sebagai anak pertama BAN PT – agar bekerja lebih baik dalam peningkatan mutu untuk memperkuat daya saing bangsa. Mudah-mudahan akan segera lahir LAM PT Teknik dan yang lainnya,” tegas Nasir.

Dalam laporannya, Ketua Umum LAM PTKES Usman Chatib Warsa, mengatakan, LAM PTKes bertekad akan mendorong program studi kesehatan bisa dikenal dan diakui secara global sesuai visi misi LAM PTKES sendiri.

Dalam acara ini Menristekdikti menyerahkan sertifikat akreditasi sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah Indonesia. Penyerahan sertifikat akreditasi ini didampingi Ketua Umum LAM PTKES Usman Chatib Warsa dan sejumlah pejabat lain. (SUT)

JAKARTA – Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat didunia menyadari akan pentingnya ‘standar’ dalam era globalisasi ini. Tidak dapat dibayangkan apabila ‘dunia’ berkembang, tanpa standar yang jelas.

Seiring dengan pergerakan dunia menuju ‘ekonomi global’ yang terpacu dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, masalah standar menjadi isu yang sangat strategis. Selain itu, persaingan antar negara, terutama dalam penentuan daya saing bangsa semakin ketat. Oleh sebab itu, ‘standar’ merupakan sarana untuk membangun daya saing bangsa. Lebih lagi, ‘standar’ dapat digunakan untuk menjadi ‘pertahanan’ suatu bangsa dari serbuan produk luar negeri.

Memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional tahun 2016, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan berbagai kegiatan, yang melibatkan pemangku kepentingan standardisasi dan penilaian kesesuaian di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut antara lain adalah (i) Sosialisasi SNI ISO 31000 Manajemen Risiko untuk Sektor Publik, (ii) Seminar Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Daya Saing SDM, (iii) Workshop Pemahaman SNI ISO 15189:2012, (iv) Workshop Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008. Puncak acara peringatan ‘Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional’ dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 di Auditorium, Gedung II BPPT Jakarta. ‘World Standard Day 2016’ mengusung tema ‘Standard Build Trust’. Tema ini digunakan juga untuk memperingati Bulan Mutu Nasional 2016.

Acuan standar di Indonesia yang ditetapkan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), berperan penting mendorong daya saing produk nasional, dalam rangka penguasaan pasar domestik dan Internasional. Di samping itu, SNI juga untuk melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar dan mutu rendah dari luar. Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak 1 Januari 2016, oleh sebab itu, produk barang maupun jasa domestik harus dapat memenuhi standar dan mutu Internasional, agar tidak tergerus produk impor.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan ‘Di era perdagangan bebas ini, kita tidak boleh membuat pembatasan impor dengan meninggikan bea masuk. Oleh sebab itu ‘Standar’ dapat digunakan sebagai ‘penyeleksi’ atau ‘penghalang’ barang masuk, dalam bentuk ‘bukan bea masuk’ atau ‘non-tariff barrier’.

Selanjutnya, Menteri Nasir mengatakan bahwa ‘Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan standar tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus mendorong pemahaman sistem mutu baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Saya sangat mendukung BSN dalam memasyarakatkan SNI’, ujar Menteri Nasir di Gedung II BPPT, Rabu 16 November 2016.

Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2007, sebelum bergabung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun 2014, bekerjasama dengan BSN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah memulai kegiatan ‘standardisasi’ berdasarkan kebutuhan standar di bidang penanganan bencana alam yang maha dahsyat, pada saat terjadi bencana Tsunami di Aceh. ‘Seharusnya Indonesia dapat menjadi pencetus standar penanggulangan bencana karena sangat rawan terhadap bencana. Indonesia memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu saya sangat mendukung penyelenggaraan acara Seminar Nasional dengan judul “Penerapan SNI ISO 31000 Manajemen Resiko Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Publik”, imbuh Menristekdikti.

Dalam dunia usaha, tentu resiko tidak hanya ditimbulkan oleh bencana alam saja, namun oleh berbagai macam hal. Resiko selalu membayangi semua organisasi. Resiko, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian akan berpengaruh terhadap organisasi dalam hal ekonomi, reputasi, lingkungan hidup, keselamatan dan dampak sosial. Oleh sebab itu pengelolaan resiko harus dilaksanakan oleh semua organisasi agar dapat berkinerja tinggi, di tengah situasi yang sangat dinamis saat ini.

‘ISO 31000:2009’ memberikan prinsip dasar dan pedoman dalam pengelolaan resiko. Pedoman ini dapat digunakan oleh semua jenis organisasi besar maupun kecil yang bergerak di bidang apapun. ISO 31000 dapat membantu organisasi mengenali kesempatan dan ancaman serta pengalokasian sumber daya untuk menanggulangi resiko. Oleh karena itu, penerapan ISO 31000 harus digalakkan.

Adapun beberapa acara yang diselenggarakan BSN guna mendukung penerapan standar, diantaranya (i) Seminar Nasional Manajemen Risiko, (ii) Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAN), (iii) ISO Training For New Work Item Proposal (NWIP), (iv) Pelatihan Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000, JISC/BSN Workshop on Inter-operability Card Standardization, (v) Workshop Skema Penilaian SNI ISO/IEC 17065:2012, serta BaliERM2016 International Conference on Enterprise Risk Management. Bulan Mutu Nasional telah dijadikan momentum untuk melakukan berbagai kegiatan konsolidasi dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan penguatan infrastruktur mutu (standardisasi, akreditasi, sertifikasi, inspeksi, dan lain-lain).

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BSN, Kepala BSN bersama Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Sumedang, Kepala BSN bersama Rektor Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Pancasila.

Selain itu juga dilaksanakan, penyerahan sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), penyerahan penghargaan komite teknis perumusan SNI terbaik “Herudi Technical Committee award (HTCA) 2016” dan penganugerahan SNI award 2016. Di samping itu, BSN juga menganugerahi penghargaan kepada 40 pelaku usaha di berbagai bidang yang konsisten dalam menerapkan SNI.

JAKARTA – Arah dan prioritas utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam mendorong dan meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan menyediakan tenaga terampil dan hilirisasi. Dalam konteks penguatan riset dan inovasi, terminologi hilirisasi masih menjadi sesuatu yang perlu dibedah para pakar. Sudah setahun lebih term hilirisasi ini bergulir, namun belum dirumuskan menjadi dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai rujukan para birokrat dan stakeholder Ristekdikti dalam mengimplementasikan kebijakan. Padahal hilirisasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong daya saing. Untuk itu, Dewan Riset Nasional (DRN) diharapkan dapat berperan dalam menjabarkan term hilirisasi dalam dokumen tertulis.

Hal itu dipaparkan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, M.Dimyati, ketika tampil sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional “ yang digelar DRN di Auditorium Gedung BPPT II Jakarta, Senin (14/10).

Seminar yang digelar dalam rangka Sidang Paripurna II tahun 2016 tersebut, diikuti perwakilan sejumlah lembaga stakeholder Ristekdikti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), anggota DRN maupun Dewan Riset Daerah. Nara sumber yang ditampilkan berasal dari berbagai lembaga, antara lain adalah Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri; M Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL) dengan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkapalan”; Tri Hardono (dari PT INKA) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkeretaapian”; dan Ahmad Sobandi (dari PT Krakatau Posco) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Baja”.

Dimyati mengatakan, DRN dibentuk untuk membantu pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebagai gudang pakar, DRN diharapkan dapat secara aktif mengkaji berbagai aspek perkembangan Iptek yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional,” jelas Dimyati.

Dalam kesempatan ini, Dimyati juga memaparkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya daya saing dan rendahnya dana riset. Menurut Dimyati, kualitas lembaga riset di Indonesia memang terjadi peningkatan, demikian juga kolaborasi antara industry dan perguruan tinggi. Namun, tegas Dimyati, Indonesia harus bekerja lebih keras dan cerdas, serta meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Sebab, jika dibandingkan dengan Negara lain, dunia iptek Indonesia masih tertinggal.

“Kita masih banyak tertinggal. Inovasi yang digunakan di dalam negeri, masih 58% berasal dari luar,” paparnya.

Ketua DRN Bambang S mengatakan, seminar ini merupakan upaya DRN untuk menghimpun pemikiran dan rumusan kebijakan yang akan diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan dan Pendidikan Tinggi. Kenapa mengambil tema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional“? Menurut Bambang, selain sesuai Nawa Cita ke enam Presiden RI, daya saing adalah parameter pembangunan yang diturunkan dan terkait paling signifikan dengan Riset dan Inovasi. (SUT)

Sebagai upaya peningkatan penelitian dan pengembangan di daerah serta dalam rangka konsultasi program kerja Tahun Anggaran 2017, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Jumat (11/11). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Bardiansyah, diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Hadirin Suryanegara, bersama Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule, dan jajarannya di kantor Kemenristekdikti Jakarta. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Syafruddin H. Maming beserta para anggota, juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel, Ngadiman beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Hadirin mengungkapkan harapannya agar dari kunjungan kerja ini dapat terbangun suatu sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah Kalsel dengan Kemenristekdikti. Demikian halnya dengan Ophirtus yang mengungkapkan kebanggaannya dapat menerima kedatangan para wakil rakyat dari Kalsel, dan berharap agar Kalsel mampu menjadi daerah yang terdepan dalam membangun kesejahteraan melalui kegiatan kelitbangan dan program-program inovasi di daerah.

“Kegiatan inovasi dapat berlangsung dengan baik, apabila terjadi sinergi antara semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun di pusat. Pemerintah daerah bersama lembaga legislatif juga diharapkan dapat memperkuat regulasi yang dibutuhkan, sehingga proses inovasi dapat berlangsung dengan baik,” ujar Ophirtus. Ia juga menekankan bahwa dalam merancang program inovasi, pemerintah daerah dan lembaga legislatif dapat mengarahkan pada inovasi yang berbasis komoditas potensial di daerah setempat, yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menganggapi hal tersebut, perwakilan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalsel seperti lahan kelapa sawit yang jumlahnya mencapai 800 ribu hektar, dimana potensi tersebut dapat disinergikan dengan pembangunan peternakan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan daging nasional. Selain itu, kondisi Kalsel yang memiliki tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia, juga membutuhkan adanya pembangkit tenaga listrik yang dibangun di mulut tambang. Ada pula potensi lain yang dimiliki seperti tanaman spesifik pohon gaharu, serta industri kerajian di kota Martapura yang dinilai memerlukan strategi pengembangan.

Dari pertemuan tersebut, Kepala Balitbangda Kalsel Ngadiman berjanji akan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mendiskusikan program-program pengembangan inovasi di Kalsel. Lebih lanjut, pertemuan menyepakati bahwa Balitbangda akan menginisiasi sebuah pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah, untuk mendiskusikan program-program inovasi yang akan dikembangkan dan dikawal oleh lembaga legistlatif setempat. (PSP)

GORONTALO – “Pemerintah hadir melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)” bukan hanya sebuah kalimat yang dibicarakan, namun benar – benar nyata dilakukan. Dengan memberikan bantuan, subsidi bahkan pemberian beasiswa penuh dalam jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditujukan kepada anak didik kita yang memiliki prestasi akademiknya baik tetapi memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi.

Siang itu, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016, dan menyapa mahasiswa bidikmisi, ADik Papua dan 3T di Universitas Negeri Gorontalo, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengunjungi rumah salah satu penerima beasiswa bidikmisi UNG Novia Pahlawanti Kadir. Haru tangis bahagia menyambut Menteri Nasir yang pada saat itu hadir bak pahlawan pendidikan membawa komputer jinjing untuk mendukung proses pembelajaran Novia yang biasanya hanya bisa mengerjakan tugas menggunakan komputer jinjing temannya. Tidak hanya itu, Menteri Nasir juga memberikan kue ulang tahun untuk Pahlawanti yang berulang tahun ke 20.

Mahasiswa yang memiliki cita – cita menjadi Guru Besar perguruan tinggi ini, berharap bisa menciptakan generasi – generasi bangsa agar bangsa Indonesia lebih maju. “InsyaAllah jika ada kesempatan saya juga akan melanjutkan studi S2, dan S3,” ujar Pahlawanti dihadapan awak media.

Pahlawanti, anak terakhir dari tiga bersaudara ini merasa beruntung mendapatkan beasiswa bidikmisi. Sejak SMA dirinya ingin berkuliah disalah satu perguruan tinggi negeri, namun karena keterbatasan ekonomi Pahlawanti mencari informasi beasiswa. “Saya sangat bersyukur sekali adanya program pemerintah seperti beasiswa bidikmisi ini, awalnya saya mendapat informasi dari sekolah saya di SMA Negeri 2 Gorontalo dan daftar melalui internet dan Alhamdulillah lulus,” jelasnya.

Pahlawanti juga merupakan anak yang pintar karena mendapat IPK 3,6, selain itu dirinya juga membantu ibunya berjualan mainan anak dirumah untuk menambah biaya hidup sehari – hari karena ayah Pahlawanti telah dipanggil yang Maha Kuasa.

Menteri Nasir berharap hadiah yang diberikan kepada Novia dapat bermanfaat. “Semoga komputer jinjing ini dapat bermanfaat untuk belajar, dan uangnya jangan buat beli pulsa, bisa buat beli sepeda untuk pergi ke kampus, dan semoga makin pintar terus ditingkatkan lagi prestasinya,” pesan Nasir sembari pamit untuk kembali ke Jakarta. (NF/FLH)

JAKARTA – Indonesia saat ini telah memasuki era pasar bebas di lingkup ASEAN atau kerap disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era ini menghadirkan persaingan yang sengit dan kompetitif antar negara-negara di Asia Tenggara dalam segala bidang. Untuk memenangkan persaingan tersebut, Indonesia mau tidak mau harus memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk memaksimalkan potensi itu, Indonesia memerlukan terobosan baru yang berbasis iptek dan inovasi.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui hasil-hasil risetnya memiliki perhatian penting terhadap upaya bangsa ini dalam menghasilkan terobosan baru berbasis iptek dan inovasi guna memenangkan persaingan di era MEA. Lembaga riset ini melalui Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pappiptek) berusaha menemukan gagasan-gagasan baru dalam upaya memenangkan persaingan tersebut lewat hasil penelitian bidang kebijakan iptek dan inovasi serta manajemen litbang.

Dalam laporannya, Trina Fizzanty, Kepala Pappiptek LIPI menegaskan bahwa kontribusi LIPI dalam menghadapi MEA juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan Forum Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi (Iptekin) VI 2016.

“Forum Iptekin ini diharapkan pula menjadi sarana bagi stakeholders, akademisi, komunitas, serta pemerhati iptek lainnya untuk menjawab tantangan MEA dengan fokus pada optimalisasi hasil-hasil inovasi karya anak bangsa,” jelasnya.

Plt. Wakil Kepala LIPI Bambang Subianto mengatakan Forum yang merupakan agenda tahunan ini telah diselenggarakan sejak 2011 di LIPI Jakarta yang merupakan Forum Iptekin I.

“Forum Iptekin adalah wadah dan sarana bagi para pemangku kepentingan, pelaku industri/bisnis, akademisi, baik dari prguruan tinggi dan lembaga litbang, serta komunitas atau masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu seputar iptek dan inovasi,” tambahnya.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi (Dirjen PI) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jumain Appe hadir mewakili Menristekdikti untuk membuka secara langsung Forum Iptekin VI 2016 yang diselenggarakan di auditorium LIPI Jakarta, Selasa (8/11). Menurut Jumain Appe, acara Forum Iptekin 2016 ini mengambil tema yang sangat tepat yaitu, membangun kapasitas iptek dan inovasi untuk memperkuat posisi industri nasional dalam rantai nilai global di era MEA.

“Saya kira tema ini sangat tepat untuk kita bahas dan diskusikan dalam rangka bagaimana bangsa kita menjadi suatu bangsa yang memiliki daya saing yang paling tinggi di asia tenggara, yang saat ini kita masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia serta Vietnam. Saat ini posisi daya saing kita secara Internasional dari 144 negara juga menurun,” ujar Jumain.

Kita juga menyadari bahwa penggerak ekonomi, atau kunci penggerak ekonomi kedepan itu adalah inovasi, tambah Jumain.

Hadir sejumlah pembicara utama dalam Forum tersebut, antara lain Jusman Syafii Djamal (Komisaris PT Garuda Indonesia dan Mantan Menteri Perhubungan RI Periode 2007 – 2009) dan Dietmar Lampert (Peneliti dsri Zentrum fur Soziale Innovation, Austria).

JAKARTA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan PT. Garansindo Surabaya menggelar uji jalan dan breakdown komponen motor listrik GESITS (Garansindo Electric Scooter ITS) dari Jakarta menuju Bali pada 7-13 November 2016.

Tujuan Tour de Jawa-Bali adalah untuk menguji keandalan dan ketahanan motor listrik GESITS, sekaligus untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dari kegiatan GESITS Tour de Jawa-Bali ini, tim peneliti akan bisa memperoleh masukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan GESITS. Direncankana, motor listrik karya anak bangsa Indonesia tersebut akan mulai diproduksi massal pada tahun 2017 nanti.

“Saya harap GESITS mampu melihat peluang pasar sepeda motor agar bisa menjadi kompetitor dalam industry sepeda motor di Indonesia, dan bisa menjadi motor pilihan masyarakat,” ujar Menristekdikti Mohamad Nasir saat melepas motor GESITS untuk diuji coba, Senin (7/11) di Gedung II BPPT Jakarta.

Nasir sangat mendorong proses hilirisasi hasil riset  dari Perguruan Tinggi khususnya dari ITS dan PT. Garansindo Surabaya tersebut. Nasir mengatakan riset tidak cukup berhenti pada publikasi tapi harus sampai komersialisasi. Untuk itu menurutnya riset juga perlu didukung regulasi yang jelas, sama seperti halnya motor GESITS.

“Mudah-mudahan kedepan bisa menjadi langkah awal produk yang dihasilkan putra Indonesia untuk membangkitkan teknologi di Indonesia,” harap Nasir.

Motor listrik nasional pertama Indonesia ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 100 km per jam. Daya jelajahnya didukung baterai berkapasitas 5 KWh. Dalam sekali pengisian, GESITS bisa menempuh jarak hingga 100 km. Dan yang menarik, baterai motor listrik ini dapat diganti layaknya baterai smartphone. (SUT/FLH)

JAKARTA – Kerjasama antara Indonesia dan Hungaria semakin erat. Selain menjalin kerjasama dalam penggunaan energi atom dan beasiswa pendidikan, Hungaria juga memperkenalkan sejarah dan budaya negaranya melalui ”Photo Exhibition, Hungary’s Past and Present”. Pameran foto Hungaria tempo dulu dan masa kini tersebut digelar di Hotel Kartika Chandra, Rabu (3/11).

Seremoni pembukaan pameran foto dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ainun Na’im yang ditandai dengan pemukulan gong. Sejumlah pejabat kedua negara tampak hadir mengikuti acara ini, antara lain Wakil Menteri Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria, László Szabó; Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Timor-Leste dan ASEAN Judit Németh-Pach; Director of MTI, L. Ferenc Gazsó (Hungarian News Agency of Duna Media Service NonProfit Ltd), dan  Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti Nada Marsudi.

Dalam pameran fotografi ini terdapat foto-foto Hungaria tempo dulu, termasuk masa revolusi tahun 1956. Sedang foto Hungaria masa kini memuat foto-foto perkembangan Hungaria selama 25 tahun terakhir. Karya fotografi yang dipamerkan merupakan karya jurnalistik wartawan foto dari kantor berita nasional Hungaria MTI. (SUT)

BANDUNG – Upaya revitalisasi pendidikan vokasi terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut semata-mata guna meningkatkan daya serap para lulusan sekolah atau perguruan tinggi vokasi di dunia kerja (industri).

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir mengatakan ingin menghilangkan stereotype politeknik sebagai perguruan tingi kelas dua.

“Bagaimana caranya biar poltek bisa ikut dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi. PTN, PTS sama saja. Bukan cuma perguruan tingginya saja tapi juga dosen akan saya revitalisasi. Dua belas politeknik nanti mulai dari kelembagaannya, sumberdaya nya maupun sarana dan prasarana nya itu akan direvitalisasi,” ujarnya saat Kunjungan kerja ke Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Kamis (3/11).

World Economic Forum (WEF) merilis Global Competitiveness Report 2016-2017 yang menunjukkan peringkat daya saing Indonesia turun dari posisi 37 ke 41 dari 138 negara. Menristekdikti menyebutkan terdapat 12 pilar yang menyebabkan hal tersebut. Pokok yang paling mendasar adalah korupsi. Perguruan tinggi harus menghindari hal ini, termasuk perihal pungli dan pemilihan pimpinan rektor atau direktur. Kedua, inefisiensi kebijakan atau lambatnya birokrasi. Ketiga, infrastruktur. Pilar lainnya yaitu pendidikan tingkat atas dan pelatihan serta efisiensi tenaga kerja.

Diantara negara-negara ASEAN, perbandingan tenaga kerja kompetitif kita berada di urutan belakang setelah Singapura dan Malaysia. Pendapatan (gaji) dan produktifitas tenaga kerja Indonesia juga masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan terdapat masalah pada kesiapan tenaga kerja kita. Fakta lainnya yang menunjukkan perlunya revitalisasi pendidikan vokasi juga rendahnya jumlah mahasiswa vokasi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia.

“Bagaimana mau mencetak tenaga kerja yang baik, kalau dari kurang lebih 4.300-an perguruan tinggi kita saja politekniknya cuma sedikit dan peminatnya juga sedikit?” tanyanya pada para mahasiswa Polman Bandung yang mengikuti kuliah umum.

Data Badan Pusat Statistik per Agustus 2014 menyebutkan 9,3% pengangguran di Indonesia adalah alumni perguruan tinggi termasuk diantaranya lulusan bergelar sarjana.

Untuk itu, kebijakan Kemenristekdikti yang akan dikeluarkan di tahun 2017 untuk pembangunan ditekankan Nasir akan fokus pada politeknik. Diantaranya kurikulum yang akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan mendorong akreditasi yang baik (A), peningkatan kualitas laboratorium, infrastruktur serta dosen. Anggaran yang digelontorkan guna revitalisasi pendidikan vokasi sendiri sekitar 200 Miliar dan akan terus bertambah pada 2017 nanti. Nasir juga akan mengumpulkan para rektor dan direktur guna membahas seleksi masuk penerimaan bersama bagi politeknik. Dirinya juga mendorong para lulusan politeknik untuk memiliki sertifikat supaya dapat diserap oleh industri dengan cepat.

“Supaya bisa memenuhi kebutuhan industri. Target kami semua lulusan harus punya sertifikat. Ijazah pasti. Karena akan menghadapi persaingan global. Negara bisa maju karena politeknik, negara manapun didunia. Saya ingin menjadikan politeknik garis depan dalam perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Para dosen juga akan diikutkan berbagai training baik itu di dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan sertifikat ahli di bidang masing-masing. Dalam kesempatan yang sama Menristekdikti didampingi Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo, Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur, Hari Purwanto,  juga menyempatkan diri meninjau fasilitas belajar mekatronika, pengecoran logam dan manufaktur di Polman Bandung. (APS)

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memberikan penghargaan kepada insan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Anugerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional 2016 yg diselenggarakan pada jumat (28/10) di Bandung, Jawa Barat.

Gelaran ini merupakan gelaran ke–14 Diktendik berprestasi tingkat nasional yg diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 2004 silam.

“Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk berprestasi dan lebih produktif sehingga tercapainya tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi khususnya dan pembangunan sosial pada umumnya,” ujar Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti.

Lebih lanjut Ali Ghufton Mukti mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi (PT) tergerak untuk memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen dan tenaga kependidikan terhadap profesinya.

Jumlah peserta seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 2016, tercatat sebanyak 266 orang dengan rincian, kategori administrasi akademik berprestasi 36 orang, kategori dosen berprestasi 63 orang, kategori kepala program studi berprestasi 48 orang, kategori laboran berprestasi 44 orang, kategori pengelola keuangan berprestasi 36 orang, dan kategori pustakawan berprestasi 38 orang.

Dari total 266 peserta tersebut kemudian disaring menjadi 10 finalis utk setiap kategori.
Setiap finalis di masing-masing kategori melakukan presentasi terkait capaian prestasi dan inovasi dihadapan dewan juri pada masing-masing kategori.
Pemenang pertama kategori dosen berprestasi diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp 40 juta, pemenang kedua Rp 30 juta dan pemenang ketiga Rp 25 juta. Sedangkan untuk pemenang tenaga kependidikan secara berurutan berhak mendapatkan Rp 30 juta, Rp 25 juta dan Rp 20 juta. Selain itu, untuk setiap finalis pada masing-masing kategori diberikan penghargaan berua uang sebesar Rp 5 juta.

Pemenang pertama kategori Dosen berprestasi adalah Agung Endro Nugroho dari UGM. Sedangkan pemenang kedua Luki Abdullah (IPB), dan pemenang ketiga Siti Machmudah (ITS).
Untuk kategori Ketua Program Studi Berprestasi, juara pertama diraih oleh Iman Rusmana dari IPB. Sedangkan utk juara II Harwin Saptoadi (UGM), dan juara III Widjodjo Adi Prakoso (UI).

Untuk kategori Laboran Berprestasi, Amarudin dari Universitas Indonesia meraih peringkat pertama, Esti Prihantini (IPB) meraih peringkat II, dan Yusuf Umardani (UGM) pada peringkat III.

Peringkat pertama pada kategori Pustakawan Berprestasi diraih oleh Nurintan Cynthia Tyasmara dari Universitas Indonesia. Sedangkan Amirul Ulum (Universitas Surabaya) meraih peringkat II, dan Wiwik Istiyarini (ITB) pada peringkat III.

Untuk kategori Administrasi Akademik berprestasi, peringkat pertama diraih oleh A. Ponco Hadi Heru C dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peringkat II diraih Andi Saputra (Unand), sedangkan Franky Agus Adiwerna (UGM) meraih peringkat III.

Terakhir, untuk kategori Pengelola Keuangan berprestasi peringkat I diraih oleh Bagus Sri Widodo dr UGM. Sedangkan Apip (UNDIP) meraih peringkat II, dan Tri Utami (UNS) meraih peringkat III.

Selamat bagi para penerima penghargaan Diktekdik berprestasi tingkat nasional tahun 2016. Semoga capaian yg diraih mampu menjadi pelecut untuk selalu bekerja keras dan berinovasi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia tercinta. (msf)

Dalam rangka memperkuat strategi program hilirisasi dan komersialisasi berbagai hasil inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama The EU-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) mengadakan Workshop STPs and TTOs – Effective Implementation Methods pada Selasa (25/10). Kegiatan yang diselenggarakan di Double Tree Hilton Hotel ini merupakan tindak lanjut hasil mentoring dan pelatihan Science and Technology Park (STP) dan Technology Transfer Office (TTO) yang sebelumnya telah diadakan The EU-Indonesia TCF kepada lima universitas di Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Tidak hanya dihadiri oleh peserta dari lingkungan Kemenristekdikti, workshop yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti ini, diikuti pula oleh perwakilan dari STP, universitas, Kementerian Perindustrian, LIPI, dan BPPT. Beberapa topik mengenai STP yang dibahas dalam workshop ini antara lain tentang pengembangan dan implementasi instrumen kebijakan, perencanaan STP, implementasi STP, hingga monitoring dan evaluasi STP. Sementara topik mengenai TTO yang dibahas antara lain tentang unsur-unsur atau prasyarat TTO yang sukses, pengaturan dan penyiapan TTO, proses bisnis yang ideal, hingga monitoring dan pengukuran output TTO.

Workshop yang diawali dengan lesson learned program STP dan TTO yang dilakukan oleh The EU-Indonesia TCF ini, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai usulan guidelines mengenai implementasi STP dan TTO di Indonesian yang diinisiasi oleh The EU-Indonesia TCF. Beberapa masukan yang nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan draft pedoman kebijakan dan implementasi STP serta pengaturan TTO di Indonesia ini, antara lain mengenai perlunya indikator khusus STP, kriteria keberhasilan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program STP, dukungan kuantitatif data untuk TTO, juga petunjuk teknis dalam mendesain metode technology assessment TTO.

The EU-Indonesia TCF sendiri merupakan sebuah program empat tahun yang telah dimulai sejak tahun 2013, didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium internasional. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dalam mengembangkan iklim perdagangan dan investasi di Indonesia, serta memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. (PSP)